Sejarah Pemkot Yogyakarta

Diawali dengan pembentukan haminte kota pada tanggal 7 juni 1947 atas dasar undang-undang nomor 17 tahun 1947 yang materinya mengenai “kota yogyakarta dijadikan kota otonom yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat”, daerah haminte kota yang semula terdiri dari 12 Kemantren Pamong Praja menjadi 14, tambahan 2 wilayah berasal dari Kabupaten Bantul yakni Kemantren Umbulharjo dan Kotagede.  

Tahun 1947, Ir. Moh. Enoh diangkat sebagai Walikotamadya pertama. Jalannya Pemerintahan dalam prakteknya mengalami kesulitan karena dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947 disebutkan bahwa status Kota Yogyakarta lepas dari DIY, sehubungan dengan itu DPR Kota mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar meninjau kembali, khususnya Haminte Kota tetap merupakan bagian dari DIY.  

Tanggal 10 Juli 1948, keluarlah Undang-Undang Nomor  22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dimana DIY dijadikan Daerah Otonom dengan status Propinsi. Namun pelaksanaannya terhambat oleh Clash II yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948, sehingga baru disyahkan pada tanggal 3 Maret 1950. Sebagai gubernur/kepala daerah adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakilnya Sri Paduka Pakualam VIII, sedangkan Kotapraja Yogyakarta yang dulunya Haminte Kota, kembali berada di bawah DIY.  

Pada  tahun 1957, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, dengan sendirinya menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Sebagai hasil Pemilu 1955 dibentuk DPRD Kotapraja Yogyakarta yang dilantik pada tanggal 5 Maret 1958 dan beranggotakan 20 orang.  

Tanggal 3 Februari 1960,  mr. soedarisman poerwokoesoemo dilantik sebagai Walikotamadya yang saat itu juga sebagai Badan Pemerintah Harian. Selanjutnya dibentuk DPR-GR (atas dasar Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960) dengan anggota sebanyak 25 orang dan Walikotamadya merangkap menjadi pimpinan legislatif.  

Tanggal 5 Juli 1959, dengan Dekrit Presiden kita kembali ke UUD 1945. Maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965  tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, yang efektif diberlakukan pada tanggal 1 september 1965. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan diantaranya :  

Propinsi sebagai Daerah Tingkat I;

Kotamadya / Kabupaten sebagai Daerah Tingkat II;

Kecamatan sebagai Daerah Tingkat III;  

Pemerintah Daerah terdiri dari dari Kepala Daerah  dan DPRD yang pimpinannya tidak dirangkap oleh Kepala Daerah. Dalam menjalankan tugas sehari-hari kepala daerah dibantu Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian (BPH). maka otomatis kotapraja diganti sebagai daerah tingkat II dengan nama Kotamadya Yogyakarta.  

Perkembangan selanjutnya atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang antara lain mengatur urusan pemerintahan yang berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan di Daerah. Disamping itu, penyelenggaraan pemerintahan dibagi dalam daerah otonom dan wilayah administratif. Daerah otonom dibentuk pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pada perkembangan berikutnya, berlaku UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Menurut Undang-Undang ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, yang dibagi atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka nomenklatur Kotamadya Yogyakarta berubah menjadi Kota Yogyakarta.  

 

Pencarian

Galeri

Link